FPR NTB : KAWAL PEMILU DARI UPAYA CURANG DAN KPU HARUS TETAP INDEPENDEN

Mataram,20/9/2014: puluhan massa dari Front Perjuangan Rakyat kembali menggelar aksi di perempatan lampu merah jalan majapahit malam tadi, dalam aksinya sekelompok massa ini meneriakkan tentang penolakan segala upaya curang un.tuk pemenangan capres-cawapres fasis dalam rekapitulasi perhitungan suara hasil pilpres 2014.

Padil, juru bicara FPR NTB menyatakan “pemilu 2014 adalah pemilu dengan potensi kecurangan sangat tinggi, dimana sampai dengan H-4 dari hari rekapitulasi perhitungan suara saja salah satu pasangan capres-cawapres masih berupaya untuk mengundurkan jadwal rekapitulasi perhitungan suara tersebut, belum lagi dengan beberapa upaya curang lainnya seperti perubahan form C-1 di beberapa daerah sesuai dengan yang banyak diberitakan belakangan ini, oleh sebabnya kami menghimbau kepada segenap masyarakat untuk terus mengawal proses rekapitulasi tersebut dari segenap tingkatan mulai dari desa, kecamatan, kabupaten dan seterusnya”

Sebagaimana di beritakan di beberapa media, Anggota tim sukses pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, di Polonia Media Center, Cipinang Cempedak, Jakarta, Sabtu (19/7/2014)  yang di sampaikan kepada para Wartawan, meminta kepada Komisi Pemilihan Umum  (KPU) untuk menunda rekapitulasi suara pemilu presiden di tingkat nasional dengan alasan bahwa proses rekapitulasi di daerah-daerah masih bermasalah. Tim Prabowo Hatta juga meminta agar KPU mengambil langkah bijak untuk menunda, kecuali seluruh masalah rekapitulasi di daerah sudah selesai.

Permintaan tim pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa untuk menunda rekapitulasi suara pemilihan presiden secara nasional  telah mendapatkan respon dari berbagai kalangan termasuk dari pihak KPU sendiri.

Bahwa ajuan penundaan itu dinilai banyak kalangan bagian dari strategi hitam untuk menghalau potensi kemenangan lawan yang sejauh ini sudah unggul. Permintaan tersebut juga dianggap tidak mengedepankan kepentingan bangsa.

Padil juga mengatakan, bahwa FPR NTB mendukung  penuh  sikap tegas KPU yang menolak untuk melakukan penundaan rekapitulasi suara nasional dan pengumuman hasil Pilpres 2014, sebagaimana disampaikan oleh Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di kantor KPU pada Sabtu 19/7/2014, yang merespon desakan kubu Prabowo-Hatta agar melakukan penundaan rekapitulasi dan pengumuman dengan waktu satu bulan dari pemungutan suara 9 Juli 2014.

“ KPU sudah bersikap tepat  dengan mengambil sikap untuk tidak mengulur-ngulur waktu, KPU harus transparan, profesional dan independen tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak manapun. Jika pemilu Pilpres  ini tidak cepat selesai kami menghawatirkan situasi nasional akan semakin tidak kondusif dan hanya akan merugikan bagi rakyat”. Tegasnya

Thoni, salah satu orator dari Serikat Tani Nusa Tenggara Barat  juga mendesak Pemerintahan SBY ataupun TGB sebagai pelaksananya di provinsi NTB untuk betul-betul memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh masyarakat, “situasi pemilu kali ini sudah sangat merugikan bagi rakyat, banyak masalah kaum buruh, Petani, Pemuda dan Mahasiswa yang sama sekali tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Berbagai masalah perampasan tanah yang marak terjadi di NTB sampai dengan saat ini justru belum terselesaikan dengan baik, begitu juga dengan persoalan semakin meningkatnya angka pengangguran di NTB serta terus meroketnya biaya pendidikan terutama biaya pendidikan tinggi yang semestinya harus terus menjadi perhatian pemerintah agar hak kehidupan layak bagi rakyat berangsur-angsur dapat terpenuhi justru terabaikan, karenanya kami berharap proses pemilihan presiden saat ini agar segera selesai dan pemerintah segera dapat melayani rakyat” tandasnya. (th)